ujian cpns 2012 dilaksanakan 8 september

Ujian CPNS Serentak 8 September 2012

Sebanyak 14.560 kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah, dan 4.126 CPNS dari pendidikan kedinasan akan diperebutkan dalam ujian serentak yang akan dilaksanakan pada 8 September 2012 mendatang di sekitar 90 titik.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menyatakan, meskipun pada anggaran APBN 2012 2012 dialokasikan penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang.

“Tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang memenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium. Sementara 14.560 CPNS yang akan direkrut itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu pemerintah daerah,” jelas Ramli E Naibaho seperti dikutip Tribunnews.com dari laman Setkab, Selasa (24/7/2012).

Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan. “Jadi meskipun ada daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai tetap data di Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN), yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) nasional. Nantinya, semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya, sehingga proses rerkutmen kali ini diharapkan berlangsung dengan sangat fair.

Dalam plaksanaan testing, Ramli mengatakan bahwa materi testing adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi bidang, dilakukan oleh masing-masing instansi. “Kalau guru, yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Menjawab wartawan, Ramli mengatakan bahwa yang akan mengumumkan hasil ujian tetap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium 10 PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak Kementerian PAN dan RB dan BKN. Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak akan mengeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” ujarnya.

Awas Calo

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengingatkan agar warga masyarakat tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran ke seluruh pimpinan instansi pemerintah, dan menyebarkan luaskan melalui berbagai media massa, untuk mengantisipasi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang, dengan menjadi calo PNS. “Dengan sistem yang kami berlakukan kali ini, rasanya sudah mampu menutup peluang bagi calo untuk bermain,” ujarnya.

Diakuinya, persoalan calo CPNS ini selalu muncul pada saat-saat menjelang penerimaan CPNS. Namun, kini Kemenetrian PAN dan RB sudah menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), Ombudsman RI, dan segenap LSM untuk turut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS ini. Dengan demikian diharapkan tahun ini penerimaan CPNS benar-benar bersih dari KKN, bebas dari politisasi, dan mampu menghasilkan aparatur negara yang terbaik, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi.